PANGKALPINANG- Guna mencegah upaya korupsi di lingkungan pemerintahan, KPK RI meluncurkan Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK tahun 2025 di Jakarta dengan disaksikan Kepala Daerah/Perwakilan dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Afriyanto secara daring di Ruang Romodong, Kantor Gubernur, Rabu,(5/3/2025).

Sebagaimana yang disampaikan Inspektur Jendral Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya bahwa tata kelola di pemerintahan daerah saat ini masih belum terlaksana dengan baik. 

"Sehingga penting dilakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan atau perbaikan ekosistem pencegahan anti korupsi. Untuk itu, esensi dari pengelolaan bersama MCP yakni untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik," ujarnya saat memberi sambutan. 

Pemerintah daerah dikatakannya perlu menjadikan MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi resiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan. 

"Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat menerima manfaat yang signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelengaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal,"ujarnya. 

Sementara, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menuturkan bahwa menjadi satu hal yang penting untuk bisa menciptakan pencegahan melalui pendekatan. 

"Untuk itu, saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk bersinergi dalam upaya mencegah upaya upaya korupsi baik itu melalui pendekatan regulasi, sistem dan peluang. Serta bersama meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, "pungkasnya.