Pangkalan Baru – Urusan data tak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab persoalan yang terkait dengan data juga menjadi tanggung jawab dan urusan wajib bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jika ada koodinasi yang baik antara BPS dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berimplikasi terhadap ketepatan dan keakuratan data.
Pangkalan Baru – Urusan data tak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab persoalan yang terkait dengan data juga menjadi tanggung jawab dan urusan wajib bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jika ada koodinasi yang baik antara BPS dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berimplikasi terhadap ketepatan dan keakuratan data.
Pangkalpinang – Red Dot Hotel pada siang itu dipadati oleh tamu undangan dan para peserta acara Pengukuhan dewan pengurus Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa bhakti 2013-2018.
Acara dimulai dengan tarian sambutan untuk menyambut kehadiran Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Diah Anggraeni, SH, MH.
Pangkalpinang – Red Dot Hotel pada siang itu dipadati oleh tamu undangan dan para peserta acara Pengukuhan dewan pengurus Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa bhakti 2013-2018.
Acara dimulai dengan tarian sambutan untuk menyambut kehadiran Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Diah Anggraeni, SH, MH.
Pangkalan Baru – Selama ini masih banyak data tersebar di berbagai instansi/SKPD. Sehingga untuk memperoleh data tersebut membutuhkan waktu. Kondisi ini menghambat pemerintah dalam menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan. Karena itu, penyediaan data secara terpadu, cepat dan akurat sudah menjadi sebuah keharusan.
Pangkalan Baru- Nazalyus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan ada tiga belas Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 hingga tahun 2017, selasa (7/5/2013) saat menyampaikan paparan pada acara workshop Penentuan Tema PHDR Provinsi kepulauan Bangka Belitung, selasa (7/5/2013) di Hotel Aston PangkalanBaru Bangka Tengah.
Pangkalan Baru- Sharief Natanagara Deputi Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan ada enam implikasi terhadap kebijakan pembangunan manusia, enam implikasi kebijakan itu terdiri dari pertama pembangunan yang proaktif, kedua pemanfaatan pasar-pasar global, ketiga inovasi kebijakan social, keempat momentum yang berkelanjutan, kelima disain baru untuk era baru, yang terakhir menurutnya yaitu institusi baru, mekanisme baru.
Pangkalan Baru- Tujuan Pembangunan yaitu meningkatkan potensi serta tindakan manusia, dimana potensi dan tindakan mencerminkan kapabilitas, sedangkan esensi kunci sebagai kapabilitas manusia, income adalah cara, tapi kapabilitas melebihi income, ungkap Harry Gunardi selaku Riset Leader United Nations Development Programe (UNDP) Indonesia,saat menyampaikan Presentasi pada acara Workshop Penentuan Tema PHDR Provinsi kepulauan Bangka Belitung, selasa (7/5/2013) di Hotel Aston PangkalanBaru Bangka Tengah.
Pangkalan Baru - Penduduk merupakan salah satu modal utama dalam Pembangunan, perkembangan dan pertumbuhan Penduduk dipengaruhi tiga hal, yaitu Kelahiran, Kematian dan Migrasi, Pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari jumlah Penduduk yang mendiami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 sekitar 1.261.737 orang dan pada tahun 2012 terus meningkat mejadi 1.298.168 orang.
Jakarta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha 2012 dari Kementerian Perhubungan RI. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh menteri Perhubungan, EE. Mangindaan,Senin (06/5).
Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/kabupaten yang berhasil meningkatkan penyelenggaraan system transportasi perkotaan.
